Konsep Pemberdayaan pendidikan Perempuan

A. Konsep Pemberdayaan pendidikan Perempuan
1. Pengertian Perempuan
Semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan keadilan. Begitu juga dengan Islam. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan tersebut, seperti firman Allah pada Surat Al Maidah ayat 8, yang berbunyi:
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah :8)

Al-Qur’an, sebagai prinsip prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan teologis (agama), ekonomi, politik, budaya, kultural termasuk keadilan gender. Secara diskrit, di dunia ini yang diakui sebagai manusia “lumrah” adalah manusia yang berjenis kelamin laki laki dan perempuan. Meskipun menyandang predikat sebagai manusia “lumrah”, akan tetapi terdapat ketimpangan di antara keduanya, represi (penindasan) yang sungguh luar biasa. Laki laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, ini adalah realitas yang tidak bisa ditolak oleh siapapun.
Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.
Adapun pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.
Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.
Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.
Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogjs tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat pendapat umum atas tradisi menurut kriteria kriteria, feminis tertentu.
Seorang tokoh feminis, Mansour Fakih mengatakan bahwa manusia baik laki laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.
Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki laki dan perempuan.
Konstruksi sosial yang membentuk pembedaan antara laki laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pembedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan. perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya pembedaan pembedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.
Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.
Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan karena itu memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan.
Jika kita meneropong realitas sosial Indonesia, lebih lebih jika kita fokuskan pada kehidupan kaum perempuan, niscaya yang akan kita temukan adalah sebuah keprihatinan. Mengapa posisi kaum perempuan tidak menguntungkan? Memang, pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan kaum perempuan tersebut terkait dengan terlalu dominannya budaya patriarki.
Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan adalah pemberdayaan perempuan.

2. Pengertian Pemberdayaan Pendidikan Perempuan
Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk Tuhan nomor dua, separoh harga laki laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki laki, dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok mesyrakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.
Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pemberdayaan pendidikan perempuan. Konsep pemberdayaan pendidikan ini sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap perempuan. Sehingga perempuan dalam menggapai realitas hidup tidak dipandang sebagai makhluk yang serba kekurangan.
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi. dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
Jadi pernberdayaan pendidikan perempuan adalah suatu cara dan proses meningkatkan pendidikan perempuan dengan harapan agar mampu menguasai kehidupannya. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan perempuan yang dalam realitas kehidupan sampai sekarang mengalami nasib tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
Pemberdayaan pendidikan perempuan menekankan pada aspek ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan, khususnya kelompok lemah agar memiliki akses terhadap sumber¬sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan¬keputusan yang mempengaruhi mereka.
Mengingat bahwa pendidikan merupakan persoaalan yang sangat penting dan mendasar dalam pamberdayaan perempuan, maka merupakan sebuah keharusan bahwa pemberdayaan terhadap pendidikan perempuanpun juga dilakukan sebagai prasyarat terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri.
Adapun pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan adalah suatu cara atau upaya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:
1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan perempuan.
2. Melakukan kampanye dan memberikan penyadaran kepada kaum perempuan akan pentingnya pendidikan dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Untuk meminimalisir pelecehan-pelehan atau ketidak adilan yang dialami oleh perempuan, maka sangat dimungkinkan sosialisasi dan penyadaran akan pentingnya pendidikan menjadi suatu keniscayaan.
3. Melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan bagi perempuan. Kegiatan ini sangat urgen, karena ini akan menjadi landasan dasar bagi siapa saja yang mengkampanyekan gerakan gender. Fakta ini menjadi tolok ukur untuk menetukan orientasi pergerakan gender. Kalau di suatu tempat, tingkat pendidikan perempuan sangat minim, maka berbagai kegiatan dapat disusun guna menutupi kekurangan itu.
4. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap segala kendala dan hambatan yang akan dihadapi dalam proses pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena tidak sedikit fakta dilapangan yang ditemui, berbeda dengan harapan. Sehingga kalau sudah ada persiapan yang matang tentang antisipasi kendala yang akan ditemui, dapat dikatakan aktivitas apapun akan berjalan dengan lancer.

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Pendidikan Perempuan
Pembangunan pemberdayaan pendidikan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya pemberdayaan perempuan menuju kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan pendidikan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya. Adapun indikator-indikator pemberdayaan pendidikan perernpuan adalah sebagai berikut:
1. Adanya wahana dan sarana yang memadai serta aturan perundang-undangan yang mendukung terhadap perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3. Meningkatnya jumlah prosentase perempuan dalam lembaga-lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi.
4. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.
Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang egaliter. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Kalau ini telah terealisir, maka pendidikan perempuan benar-benar telah terberdayakan.

4. Peran Pendidikan Dalam Pemberdayaan Perempuan
Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan sehingga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, khususnya peran perempuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan, maka perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan potensi perempuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup perempuan, dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau advokasi pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang kehidupan.
Pendidikan merupakan hak setiap individu, kaya miskin, lemah kuat, pandai bodoh, laki laki maupun perempuan. Oleh karena itu pendidikan adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan menjadi kebutuhan bagi semua tanpa memandang latar belakang. Salah satu penyebab penindasan, peminggiran, subordinasi, bahkan perlakuan kasar terhadap perempuan adalah kemiskinan pendidikan yang dialami oleh kaum perempuan. Lebih dari itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas yang layak dan maksimal dalam pendidikan ini. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yaitu Negara ikut terlibat dalam mencerdeskan kehidupan bangsa.
Dalam agama Islam sendiri diajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya sama dalam hak untuk memperoleh pendidikan.
Dalam Al Quran Surat Al Alaq Allah SWT. Berfirman:
Artinya:
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Dari ayat al Qur’an tersebut di atas dapat dipahami bahwa Tuhan mengajarkan kepada manusia tentang manusia. Kata manusia di sini menunjukkan universalitas dan tidak terpaku pada golongan manusia tertentu, baik laki-laki atau perempuan.
Kuantitas pendidikan yang diterima perempuan sangat minim, sehingga tidak kaget kalau dua pertiga dari penduduk dunia yang buta huruf adalah perempuan. Anak anak perempuan mendapatkan pendidikan ala kadarnya atau bahkan tidak sama sekali, memang sangat berat menghadapi dunia, mereka tidak memiliki sumber daya yang memungkinkan secara efektif mengatasi kemiskinannya, kecuali hanya ratapan kesedihan. Tanpa pendidikan mereka, perempuan bukan apa apa.
Meskipun pendidikan yang ditawarkan kepada anak perempuan dianggap “pedang bermata dua”, yakni pendidikan yang berguna untuk menjaga dirinva sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya sendiri, serta pendidikan yang bermanfaat bagi keluarga (sebagai ibu rumah tangga). Oleh karena itu, pendidikan bagi pernberdayaan itu sebagai sesuatu memperkuat dan mempertinggi perasaan mereka tentang kekurangan sebagai perempuan, kalau perempuan memang enggan untuk diposisikan sebagai manusia nomor dua setelah laki laki, sehingga keberadaannya tidak dianggap sebagai pelayan atas kebutuhan laki laki.
Salah satu bagaian dari Hak Asasi Manusi yang dimiliki manusia sejak lahir, dimanapun dan dalam waktu apapun, harus diberikan bahkan tidak boleh dihalang halangi adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945, pasal 31, dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran (pendidikan) yang layak.
Dalam Islam dianjurkan menegakkan persamaan di bidang hukum dan pendidikan. Antara laki laki dan perempuan harus mendapatkan hak atas pendidikan tanpa harus mengalami diskriminasi. Melalui pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan, baik ilmu keagamaan maupun kemasyarakatan, manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ardl.
Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan penuh kepribadian, kompetensi, skill, ketrampilan serta pengokohan rasa hormat terhadap Hak Asasi Manusia dan prinsip prinsip kebebasan. Setiap orang, baik laki laki maupun perempuan berhak untuk bebas berpartisipasi di dalarn kehidupan kebudayaan masyarakat dan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya. Selain itu, pendidikan juga sangat berarti terutama bagi pemberdayaan perempuan. Melalui pendidikan, perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mempunyai kemampuan dan keamanan, guna kemandirian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalarn hal pendidikan, ada tiga jenis pendidikan yang wajib ditempuh oleh perempuan:
1. Pendidikan yang wajib bagi setiap orang demi menjaga kehidupannya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pribadinya.
2. Pendidikan yang bermanfaat bagi keluarganya.
3. Pendidikan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekelilingnya.
Meskipun gerakan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan mulai diberdayakan. tetapi masih ada hambatan hambatan yang berupa asumsi negatif tentang tabi’at perempuan. Salah satu diantaranya adalah, asumsi yang berasal dari teks teks keagamaan yang ditafsirkan secara tekstual dan konservatif, tanpa memandang kultur sosiologis yang berkembang. Seperti, bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah akal dan agamanya lemah. Padahal asumsi ini terpengaruh oleh kondisi sosial perempuan Arab pada waktu itu.
Oleh karena itu, pembekalan kaum perempuan dengan pendidikan dalam konteks sekarang sangat urgen, bahkan menjadi kewajiban, karena kepribadian umat dan bangsa ditentukan anak anaknya. Maka, pendidikan pada kaum perempuan dimulai dari proses pendidikan mental, demokrasi dan pembentukan kepribadian dalam keluarga. Selanjutnya, mempersiapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul dan sempurna.
Perlu diketahui, bahwa harapan harapan tersebut di atas, akan sulit terkabul, kecuali melalui uluran uluran tangan dan nurani ibu ibu pendidik, serta pemerhati nasib perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki bekal yang memadai. Belum pernah terpikirkan oleh kita, bagaimana kita akan membentuk dan membina generasi yang unggul dan tangguh, jika kaum ibu saja masih terbelakang tanpa pendidikan.

B. Perempuan Dan Masyarakat Modern
1. Pengertian Masyarakat Modern
Modernisasi merupakan satu kata baru untuk suatu fenomena lama, yang berlapis lapis, kesemuanya mencakup proses perubahan sosial bersifat revolusioner, kompleks, sistematik, global, bertahap, hegemonisasi dan progresif seperti Indonesia. Teori Modernisasi ini lahir pada tahun 1950 an dan merupakan tanggapan kaum intelektual terhadap Perang Dunia. Bagi para penganut teori evolusi, modernisasi dianggap sebagai jalan optimistis menuju perubahan.
Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan kehidupan publik tempat relasi antar manusia diatur atas dasar business, produksi, konsumsi dan komersialisasi. Pada masyarakat modern, perhatian lebih ditekankan pada sikap dan nilai nilai individu serta kemampuan produktifitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, keterbelakangan masyarakat (dianggap) bersumber pada faktor faktor intern Negara atau masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan.
Masyarakat modern merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang, baik budaya, politik, ekonomi dan sosial, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Masyarakat modern juga merupakan suatu tatanan sosial yang lebih mengedepankan rasionalitas, universalisme, equalitarianisme, spesialisasi fungsional, dan tidak ketinggalan juga tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Dalam masyarakat modern setiap individu atau kelompok mengalami proses perubahan yang lebih maju, yang didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya belum pernah dicapai dalam pengetahuan manusia. Terutama dalam bidang ekonomi, model model pertumbuhan ditandai dengan tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi teknologi serta intensitas modal.
Sedangkan dalam bidang sosial mencakup transisi multilinear ditandai dengan perubahan dalam atribut atribut sistemik, pola pola kelembagaan dan peranan peranan status dalam struktur sosial masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat modern lebih menekankan peran nilai dalam pembangunan sosio ekonomi yang didasarkan pada budaya materi.
Sistem stratifikasi pada masyarakat modern cenderung menjadi terbuka dan fleksibel, kesempatan atau lapangan kerja modern, pola pola hubungan sosial didasarkan pada skill. Kemajuan teknologi, pertumbuhan industri pabrik dan jasa, revolusi ilmu dan inovasi organisasi sangat mendorong ke arah spesialisasi fungsi fungsi, pembentukan birokrasi rasional vang ditangani oleh person (orang) yang menguasai teknik managerial dan professional.
Sementara pendidikan pada masyarakat modern merupakan symbol kemajuan dan kebanggaan nasional. Meskipun pendidikan menjadi symbol kemajuan dalam masyarakat modern, tetapi pengembangan pendidikan yang berat sebelah akan menghasilkan produksi yang cepat, suatu teknik baru. Sedangkan para elit administrasi dalam mengisi kompitisi yang sangat kompetitif tidak tergantung pada status formal (ijazah).
Dalam bidang politik, bentuk pemerintahan dalam masyarakat modern berperan secara berlebihan dalam ruang lingkupnya yang menyentuh pada setiap segi kegiatan sosio ekonomi dan bahkan pada aspek kehidupan pribadi. Sistem politik baru melalui badan perundang undangan, pemerintahan dan pelayanan mendominasi kehidupan ekonomi. Selain itu perubahan yang timbul dalam masyarakat modern yaitu perluasan yang mengacu kepada gejala pembaharuan fisik didalam masyarakat melalui usaha yang dilakukan secara terus menerus.
Dalain bidang budaya, masyarakat modern melakukan perubahan-perubahan dalam struktur normatif masyarakat, khususnva seperangkat nilai vang menghambat tingkat kemajuan peradaban. Suatu perubahan pada nilai nilai merupakan suatu akibat yang tidak menghambat pada perkembangan ekonomi menurut kaum modernis dianggap sebagai konsekuensi logis dari modernisasi, dan perubahan ini akan menyelamatkan dan membahagiakan rakyat menuju suatu kemakmuran.
Sementara fungsi Negara bangsa modern tidak lagi dibatasi dengan ketahanan dan pemeliharaan undang undang dan tatanan, melainkan pembangunan yang telah menjadi tujuan utama. Selain itu, perilaku yang dulunya (tradisional) didasarkan pada pengalaman yang bertumpuk yang disebabkan oleh tradisi, berubah dan dibatasi oleh pengetahuan ilmiah yang didorong oleh percobaan. Keterbukaan pada pengalaman baru, keinginan menerima resiko, aspirasi pendidikan yang tinggi, empati lebih besar dan individualisme merupakan kepribadian masyarakat modern.

2. Perempuan dan Masyarakat Modern
Tantangan kedepan yang dihadapi perempuan tentu akan lebih kompleks dan rumit. Modernisasi menjadi harga mati yang harus dihadapi, tentu akan membawa dampak yang sangat berbeda bagi perempuan. Kompetisi yang kian kompetitif, kemajuan Iptek dan lainnya. Jika tidak dihadapi dengan serius, terencana dan bersama sama tentu akan semakin meminggirkan perempuan yang selama ini akses pendidikannya sangat kurang dan kesempatan mendapatkannya pun seringkali terbatas.
Perempuan dalam pembangunan (Women in Development) menjadi diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan. Agenda yang harus diutamakan dalarn program WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, demokratisasi (Cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan bagi perempuan dalam menentukan dan mengelola hidupnya sendiri yang bertumpu pada asas persamaan dan keadilan) terutama bagi perempuan juga sebagai aspek penunjang pemberdayaan perempuan sebagai pelaku pembangunan.
Pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah kemampuan atau kompetensi menjadi prasyarat bagi perempuan agar bisa aktif dalam pembangunan di tengah modernisasi. Ada tiga kebijakan khusus (affirmative action) sebagai langkah dalam mempersiapkan perempuan memasuki era modernisasi, yaitu:
1. Pemberian keahlian dan pembekalan ketrampilan/ kompetensi tertentu (expert-power).
2. Pemberian peluang dan peran (role power)
3. Pemberian fasilitas untuk mewujudkan kemampuan (resource power).
Dalam konteks modern (pembangunan), perhatian terhadap isu isu vang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. peran perempuan tidak hanya identik sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan juga berpartisipasi di dunia publik, sosial, memiliki hak (harus) berpendidikan, hak hak politik disamping kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kecenderungan memasuki dunia kerja, dan pendidikan tinggi semakin meningkat. Pendidikan, akses politik, dan kemandirian ekonomi menjadi justifikasi posisi tawar yang setara dengan laki laki, termasuk relasi kesetaraan dalam relasi domestik.
Perempuan pada abad ini telah tersebar secara merata dalam berbagai bidang. Kegiatan kemasyarakatan, bahkan tidak jarang pula kita membaca kisah-kisah perempuan yang telah berhasil dan sukses dalam kehidupan rumah tangganya serta aktifitas kemasyarakatan yang diikutinya. Tokoh tokoh yang telah eksis dan sampai berhasil menjadi pimpinan Negara (Presiden RI Ke 5) seperti Ibu Megawati Soekamo Putri, Ibu Tuti Alawiyah (Mantan Menteri Pertanian), Zakiyah Darajat (Psikolog Perempuan), Moeryati Soedibyo, Martha Tilaar (pengusaha perempuan sukses), Pratiwi Soedharmono (Astronot perempuan), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Mirna Budhiarjo (Politikus Indonesia). Di luar negeri, ada Benazir Butho (Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan), All Brigt Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan lain lain.
Salah satu ciri masyarakat modern adalah standar hidup, pendapatan perkapita. Pembangunan identik dihasilkan dari poliferasi dan integrasi peranan-peranan fungsi di dalam suatu komunitas. Begitu juga kaitannya dengan perempuan, apabila kaum perempuan di era modern masih menafsirkan dirinya dan berbekal sifat kodratinya, dan tidak peka oleh perubahan zaman, maka perempuan akan meneruskan sejarah ketertindasannya, marginalisasi, subordinasi, korban kekerasan, serta memikul label makhluk nomor dua setelah laki laki. Hal itu semua hanya dan bisa di minimalisir serta di hilangkan melaui penyiapan perempuan yang kualitatif, kompeten serta moderat.
Salah satu faktor penyebab keterpurukan kaum perempuan yaitu, adanya suatu kebijakan pemerintah, yang merupakan produk politik yang tidak memihak pada kaum perempuan, dan identik dengan kekuasaan. Bahkan kebijakan tersebut mengandung berbagai kepentingan termasuk budaya patriarki. Oleh karena itu, dengan segenap kamampuan dan berbekal hak sebagai warga Negara, maka perempuan perlu tampil dalam wilayah politik. Melalui penguasaan, perempuan dapat mendobrak ketidakadilan yang berkedok kodrati.
Perempuan di era modern merupakan stakeholders pembangunan, karena itu pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan. Keterlibatan masyarakat perempuan untuk ikut memberikan masukan dalam perumusan serta pengawasan. Sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tanpa suatu penindasan dalam bentuk apapun.
Dalam Islam, mungkin istri-istri Nabi dapat dijadikan contoh perempuan-perempuan modern. Citra modern istri-istri Nabi saw. khususnya menurut Bin asy-syathi menunjukkan bahwa citra permpuan muslim tidak hanya menjadi pengikut dan hanya berada di bawah perlindungan laki-laki, tetapi juga merupakan struktur pendukung bagi laki-laki; keluarga dan masyarakat. hal ini mengidentifikasikan bahwa perempuan modern adalah perempuan yang mampu berdikari, tidak tergantung pada siapapun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa, Islam sejak awal telah mengajarkan hidup modern. Tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Perkara dikotomis ini dengan jelas di tolak dalam Islam, karena tolak ukur Islam dalam menilai seseorang adalah amal perbuatannya atau ketaqwaannya kepada Allah, bukan berdasarkan jenis kelamin. sehingga sangat keliru akalau masih ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak ramah perempuan.
Marnisi Seorang Sosisolog perempuan asal Maroko pernah melakukan penyerangan terhadap pendapat dari golongan konservatif lama tentang pemisahan perempuan dengan menyatakan hanya merupakan institusionalisasi otoritarianisme, yang dikembangkan dengan cara manipulasi teks-teks suci. Pendekatan yang dilakukan oleh adalah mencoba melakukan reinterpretasi atas teks-teks al-Quran dengan berbasis pada kontekstualisasi ayat-ayat suci tersebut.

C. Langkah langkah Yang Dilakukan Serta Faktor Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan
Dalarn GBHN Tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui upaya; pertama, peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Pemberdayaan perempuan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Program pemberdayaan perempuan membutuhkan pendekatan vang tepat dan sesuai dengan kelompok masyarakat yang dituju. Ada beberapa pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, diantaranya yaitu, pendekatan kesamaan, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi, dan pendekatan pemberdayaan perempuan.
Beberapa pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi tawar perempuan, dibutuhkan upaya, untuk meningkatkan posisi tawar perempuan. Pendekatan ini meletakkan upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini lebih bersifat ideologis dan filosofis, dan melibatkan semua elemen masyarakat.
Selain itu, Reinterpretasi Teks Keagamaan berfungsi untuk membangun basis teoritis bagi pemahaman dan tradisi baru yang berkeadilan serta selaras dengan pesan pesan substansial Islam untuk memuliakan perempuan. Langkah ini meskipun bersifat teoritis, namun menyimpan tingkat kerumitan dan resiko yang tersendiri. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Islam konteks sekarang merupakan kebutuhan mutlak dan tak terhindarkan.
Melengkapi langkah yang kedua, adalah langkah praktis berupa sosialisasi keadilan gender, atau yang kini populer dengan istilah gender mainstreaming (pola pikir dominan gender). Melalui langkah strategis ini, penyadaran akan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang kini banyak terjadi di masyarakat harus terus dilakukan. Demikian pula langkah langkah taktis untuk meningkatkan peran publik perempuan, termasuk penempatan perempuan dalam ranah stock holder (pengambilan keputusan).
Selain langkah langkah diatas, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut :
1. Memotivasi perempuan; perempuan dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran perempuan dapat dicapai melalui pendidikan sejak dasar.
3. Manajemen diri; perempuan harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri.
4. Pembangunan dan Pengembangan jaringan; pengorganisasian kelompok kelompok perempuan perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarya.
Disamping faktor pendukung, adapula faktor faktor penghambat. Ada beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan perernpuan, diantaranya yaitu:
1. Terlalu dominannya budaya patriarki. Budaya patriarki memang sangat erat menjadi nafas dari berbagai kebudayaan dunia. Mantapnya tradisi patriarki ini didukung oleh ideologi kapitalisme. Ideologi ini sering ditengarai sebagai penyebab, semakin termarginalkannya kaum perempuan.
Gender terbentuk melalui proses yang panjang dan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor sosio cultural, baik secara fakta sosial (meminjam Istilah Durkheim) maupun agama.
Perbedaan peran gender yang tumbuh dari perbedaan seksual, pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun sangat disayangkan, selama ini perbedaan gender justru dijadikan legitimasi dikriminatif dan subordinatif terhadap banat hawa (putrid-putri hawa).
Selain budaya patriarki, peran tradisi dan ajaran agama (Fiqh Nisa’) atau pemikiran Islam tak bisa dipungkiri turut juga memberikan kontribusi dalam menciptakan ketimpangan sosial yang merugikan kaum perempuan. Perempuan sering diposisikan sebagai barang bawaan. Agama sebagai the fundamental need and the wayn of life, tidak bias dipungkiri memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Bahkan tidak jarang dijadikan legitimasi atas diskriminatif gender dalam interaksi sosial.
Dalam tradisi Jawa, kita mengenal pernyataan bahwa “istri” adalah “kanca wingking” suami, nyang “swarga nunut, neroko katut” (jadi perempuan, dalam hal ini istri adalah parasit yang tidak memiliki posisi manidiri, dia selalu melekat pada suami) Terlebih untuk konteks masyarakat Indonesia yang sangat kental diwarnai dan dipengaruhi tradisi fiqh nisa’. Seperti Firman Allah yang sering dijadikan landasan untuk menentukan posisi hukum perempuan, yaitu:
Artinya: “Kaum laki laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”
(Q.S. An Nisa': 34)
Padahal, superioritas kaum laki laki sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, lebih didasarkan pada realitas sosial pada saat itu, dimana memang berbagai infrastruktur sosial dan budaya lebih memungkinkan laki laki untuk mendominasi dan memegang peranan. Namun di sisi lain tanpa kita sadari bahwa ayat tersebut sifat interpretable. Maka ulama Islam mencoba memaknai ayat tersebut, kemudian hasil ijtihad mereka terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh.
Pada umunya disepakati bahwa core keislaman adalah fiqh. Dalam problematika keperempuanan, ilmu fiqh memiliki peranan sangat besar, karena ilmu fiqhlah yang menstrukturkan hubungan laki-laki dan perempuan. Karena terkait dengan agama, maka fiqh memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, baik secara personal maupun kolektif. Dalam masa yang panjang peranan fiqh dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominant, sangat kuat, mengalahkan aspek ajaran lainnya seperti teologi dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari tulisan Murad Hoffman bahwa ada enam butir wilayah fiqh di mana Islam paling banyak mendapatkan serangan karena perlakuannya kepada aum perempuan, yaitu perkawinan, kehidupan keluarga, perceraian, pakaian, hukum waris dan kesaksian di Pengadilan.
2. Adapun faktor penghambat pemberdayaan perempuan yang lain yaitu. peran serta pesantren. Pesantren mempunyai peran dalam melegitimasi agama sebagai bagian dari kehidupan sosialnya, hampir semua perilaku yang dilakukan selalu merujuk pada teks agama, dalam hal ini kitab kuning. Posisi kitab kuning sebagai rujukan utama pesantren, padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad 14 atau 15 Masehi. Di lain pihak, pandangan pandangan kitab kuning di pesantren sangat mensubordinasikan perempuan, utamanya karena kebanyakan isinya memandang perempuan sebagai makhluk yang belum sempurna sehingga perempuan diposisikan hanya subordinat dari laki laki.
Sudut pandang pesantren yang ikut terlibat dalam “peng-kebiri-an” kaum wanita tidak lepas dari paradigma yang dikembangkan di lingkungan tersebut. Paradigma yang dikembangkan adalah superioritas dan inferioritas. Perempuan diletakan sebagai imperior laki-laki berdasarkan dalil Al-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Padahal dalil ini pada dasarnya dapat dipahami melalui sudut pandang kontekstual (kasuistik).
Fenomena ini menambah buruk kedaan, karena sebagian besar masyarakat kita masih meletakkan pesantren (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) sebagai barometer atau tolok ukur kehidupan sosial terutama yang berkaitan dengan pola keberagamaan. Oleh karena itu pesantren memiliki andil yang cukup signifikan dalam mempangaruhi paradigma masyarakat tentang perempuan.
Paradigma ini kemudian diperkuat dengan adanya “serangan balik” yang berasal dari kaum perempuan itu sendiri. Misalnya saja pendapat yang mengatakan bahwa isu feminisme itu sesungguhnya adalah budaya barat yang dipaksakan. Adanya kata “Barat” oleh sebagian komunitas memiliki konotasi yang sangat mengerikan. Apalagi selama ini Barat selalu dikontraskan dengan Islam. Ketika isu feminisme dikaitkan dengan Barat, maka ini menjadi boomerang bagi gerakan feminis itu sendiri. Indonesia yang nota benenya Islam, maka masyarakat kita akan melihat isu gender, feminisme, emansipasi atau istilah-istilah lain yang semaksud, sebagai musuh ideologi yang harus dilawan. Lebih dari itu, isu feminisme disebagian kalangan justru dianggap menyesatkan kaum perempuan bukan malah membahagiakan.
Kalau tetap demikian adanya, para aktivis gender dan feminisme tidak bisa berharap banyak. Gender hanyalah wacana yang tidak mungkin dapat terialisasi. Dan perempuan Indonesia khususnya tetap dalam paradigma semula, paradigma yang sudah tertanam dengan kuat dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya.

About rudien87


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: